LINGKARAN SETAN UTANG PENGUASA

LINGKARAN SETAN UTANG PENGUASA

“Masyakarat apa yang tidak mengenal keserakahan? Masalah tata sosial sekarang adalah bagaimana menciptakan sistem dimana keserakahan tidak begitu menyakitkan; dan itulah kapitalisme” –Milton Friedman-

Menjadi benarlah apa yang diungkapkan Milton Friedman di atas, jika kita melihat situasi dan kondisi saat ini. Sistem yang tengah berjalan sedang mencekik leher-leher kita, membelenggu tangan dan kaki, menyeret masyarakat seperti lembu yang ditusuk lubang hidungnya. Tapi, betapa ajaibnya, masyarakat seolah tak sadar, tak merasakan kesakitan itu pada dirinya. Dan itulah yang menjadi pertanyaan kita bersama. Kenapa bisa?

Dengan dalih memulihkan ekonomi, penguasa saat ini telah menjual hati nurani. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan tak berpihak pada kepentingan rakyat. Sudah menjadi rahasia umum barangkali, kepada siapa kepentingan itu terasa nyata saat ini. Asing? Antek? Atau bos besar di luar sana?

Ditengah beban hutang negara yang begitu besar, penguasa saat ini malah sibuk membuka keran investasi asing selebar-lebarnya. “Menjual” negeri ini untuk ditukarkan dollar, dengan harapan bisa menaikkan perekonomian, income bisa untuk melunasi utang. Tapi apa? yang terjadi malah sebaliknya. Utang semakin membengkak, “harta-benda” negeri habis terkuras. Dan tak ada yang tersisa untuk rakyat dan anak cucu mereka. mesa’ke sudah Indonesiaku.

Sampai November 2015, Utang Luar Negeri Indonesia saja sudah mencapai US 304,6 miliar dollar, atau berkisar Rp. 4.234 triliun (cnnindonesia.com). Dan pada Januari 2016, hanya berselang umur jagung, dalam dua bulan telah naik ke angka US 308,0 miliar Dollar (sindonews.com). Angka yang fantastis memang. Ditambah lagi angka yang muncul tidak murni besaran utang sebenarnya, tiap tahun beban bunga utang yang harus dibayarkan oleh negara bahkan mencapai Rp.150 triliun (berdikarionline.com).

Kita benar-benar tak bisa menganggap enteng persoalan utang ini. Pada 2015, rasio pembayaran utang dan bunga terhadap jumlah penerimaan ekspor atau sering kita sebut dengan debt to service ratio (DSR) sudah mencapai 55,08 persen (Bank Indonesia, 2015), angka ini sudah melebihi batas aman, yakni 30 persen. Hai ini menandakan lebih dari separuh penerimaan ekspor habis hanya untuk membayarkan utang. Dengan begini yang dibebankan apa dan siapa? adalah beban APBN dan rakyat, dipaksa untuk menutupi utang tiap tahunnya. Lantas apa yang tersisa untuk kita? Untuk Kepentingan rakyat? Apakah Pemerintah ingin tutup mata.

Dengan bengkaknya APBN untuk pembayaran utang luar negeri ini begitu banyak sudah kepentingan rakyat yang tergadaikan. Sebagai contoh alokasi untuk fungsi sector pertanian, perikanan, kehutanan dan kelautan hanya dialosikan Rp. 66,8 triliun, tidak sebanding dengan beban bunga utang yang mencapai Rp. 150 triliun. Bahkan lagi-lagi, yang dikorbankan juga adalah subsidi energy untuk rakyat, guna menekan pengeluaran negara, walaupun sebenarnya, kita juga dapat melihat proses liberalisasi sector energy di sini. Penarikan pajak yang semakin gencar oleh Ditjen Pajak pun digunakan untuk membayar utang dan beban bunga.

Kemudian yang juga menjadi pertanyaan kita adalah, dari mana utang-utang ini lahir? Kenapa utang sebesar ini bisa berada dipundak kita, kita generasi belakangan yang bisa dianggap tak tau apa-apa, terpaksa memikirkan beban utang yang begitu menekan. Ternyata ini adalah “utang warisan” dari bapak-bapak bangsa kita, yang terjebak dengan keserakahan diri dan kalangannya sendiri. Dan kemudian keserakahan inipun diteruskan dengan sukarela oleh penerus-penerusnya. Pada tahun 1997-1998, IMF (International Monetery Found) telah memberikan dana talangan kepada Indonesia disertai ketentuan yang disebut Letter of Intent (LoI). Paling tidak ada 130 persyaratan diajukan IMF dan mesti dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Dan ini-lah yang menjadi peta jalannya Indonesia hingga saat ini. Roadmap bagi agenda neo-liberalisme di Indonesia,seperti liberalisasi investasi, yang melahirkan UU Penanaman Modal Asing yang semakin “membabi buta”, privatisasi sector-sektor public, penghapusan subsidi, dan lain sebagainya.

Dampak dari utang ini begitu mengerikan, bukan saja rakyat tercekik harus turut serta melunasi utang lingkaran setan yang tak tau dimana ujungnya. Tapi dengan utang luar negeri ini, lembaga-lembaga pemberi utang, seperti IMF dan World Bank, dapat memaksakan kehendaknya, agar segala kebijakan yang dilahirkan di negeri ini sesuai dengan keingingan “bapak-bapak kreditor” bermodal besar di luar sana.

Penanaman modal asing atau investasi asing yang mengucur deras di negeri ini sudah saling bertaut berkelindan dengan dampak utang yang dibuat oleh penguasa-penguasa negeri kita. Sebagai contoh, yakni penyerahan pengelolaan blok Cepu, ladang minyak yang diperkirakan mengandung jutaan barrel minyak mentah kepada Exxon Mobil diduga terkait dengan ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi tekanan para kreditor diluar sana. Dan kini beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun telah berhasil diswastakan. Akhirnya, dengan investasi Asing yang menyebabkan banyaknya sector-sektor public yang ter(di)swastakan, berakibat pada hilangnya kemandirian dan kedaulatan ekonomi Bangsa. Sumber daya kita terserap ke luar, modal-modal yang ditanam asing telah berhasil menyedot begitu banyak dollar untuk kantong-kantong kapitalis di luar sana, dan kita rakyat Indonesia hanya mendapat serpihan debu dari semua itu. Dengan begini dapat kita katakan, bahwa pemerintah saat ini telah menjadi cukong kapitalis asing. mencekik leher rakyatnya sendiri demi keserakahan “bos-bos” besar.

Saat ini, kita tak lagi begitu memerlukan banyak data dan angka-angka untuk melihat bagaimana logika ekonomi liberal ini berjalan. Hanya butuh sedikit kemauan untuk melihat dari luar kotak. Bahwa “lingkaran modal setan” ini telah menciptakan belenggu. Mereka cetuskan peperangan, mereka lahir sebagai pahlawan, memberi bantuan modal pada negeri-negeri yang mereka hancurkan dulu, untuk kemudian mereka kendalikan dengan pakta-pakta yang memaksa dan memperbudak. Begitu sangat sederhana. Dan terjebaklah negeri ini, untuk memenuhi keserakahan nafsu Asing dan Aseng.

Lantas? Apa yang kini harus kita lakukan? Berdiam diri? Melihat begitu saja negeri ini dijajah secara kasat mata, tapi begitu berdarah rasanya di kepala dan dada.

Atau bergegas mencari alternatif guna menyelamatkan krisis ini? silakan tentukan pilihan, kawan. Dimana seharusnya kita berdiri, tentu kawan-kawan sudah bisa memikirkan.

Antonio Gramscy mengatakan, “Dosa besar bagi kaum intelejensia, jika diam terhadap kebenaran yang ia ketahui”. Salam. Wallahu”alam.

Jogja, 4 April 2016. –Vier A. Leventa-